Pendampingan Pembuatan Policy Brief bagi ASN Fungsional Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare
DOI:
https://doi.org/10.59837/etvd2q66Keywords:
pengabdian, workhop, policy brief, ASN fungsional , Bappeda Kota ParepareAbstract
Dalam menghadapi dinamika kebijakan publik yang semakin kompleks dan cepat berubah, aparatur sipil negara (ASN) fungsional Kota Parepare dituntut untuk mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat, berbasis data, dan komunikatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan kemampuan analitis, minimnya pengalaman dalam menyusun dokumen kebijakan yang ringkas, serta rendahnya keterampilan dalam menyajikan pilihan kebijakan secara efektif kepada pengambil keputusan. Permasalahn tersebut bisa diatasi melalui peningkatan kapasitas ASN dengan kegiatan workshop dan pendampingan penyusunan policy brief dirancang untuk membekali ASN dengan keterampilan analisis kebijakan yang tajam, kemampuan merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti, serta teknik menulis policy brief yang efektif dan berorientasi pada aksi. Kegiatan workshop ini telah dilakukan pada tanggal 22 Juli 2025 diikuti oleh 20 peserta ASN. Dalam workshop tersebut disajikan materi yang bernuansa konseptual dan pratek teknis pembuatan policy brief secara langsung yang didampingi oleh tim dosen dan mahasiswa dari Fisip Unhas. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas workshop, maka dilakukan metode evaluasi (pre-test dan final-test) untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi workshop. Pada dasarnya pengabdian ini adalah kegiatan LPPM-Unhas, yang dirancang dalam beberapa tahapan. Tahap pertama melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak mitra yakni Bappeda Kota Parepare. Kemudian tahapan berikutnya yakni pelaksanaan workshop dan pendampingan pembuatan policy brief. Pada tahapan yang terakahir yakni kegiatan ekspose (pameran) hasil-hasil dan proses pengabdian yang dilaksanakan di Kota Parepare.
References
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2021). Panduan penulisan policy brief ilmiah. Jakarta: BRIN Press.
Dunn, W. N. (2003). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Lembaga Administrasi Negara. (2017). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan.
Pemerintah Kota Parepare. (2024). Kota Parepare dalam angka tahun 2024. Badan Pusat Statistik.
Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM). (2019). Buku panduan penulisan policy brief untuk akademisi dan peneliti. Yogyakarta: PSKK UGM.
Suharto, E. (2010). Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta.
The SMERU Research Institute. (2018). Panduan penulisan policy brief untuk riset kebijakan sosial. Jakarta: SMERU.
Topatimasang, R., et al. (2007). Mengubah kebijakan publik. Yogyakarta: INSIST Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (2014). Guidelines for writing policy briefs. New York: United Nations Development Programme.
Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muh Tang Abdullah, Nurdin Nara, Amril Amril, Andi Ahmad Yani, Rizal Pausi, Nuralamsyah Nuralamsyah (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.









