Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa di Desa Delima

Adeb Davega Prasna; Meri Yarni; Suhermi Suhermi; Nys Arfa; Rema Syelvita; Irwandi Irwandi

doi:10.59837/apb6nb51

Authors

Adeb Davega Prasna Universitas Jambi, Indonesia Author
Meri Yarni Universitas Jambi, Indonesia Author
Suhermi Suhermi Universitas Jambi, Indonesia Author
Nys Arfa Universitas Jambi, Indonesia Author
Rema Syelvita Universitas Jambi, Indonesia Author
Irwandi Irwandi Universitas Jambi, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.59837/apb6nb51

Keywords:

penyuluhan hukum, peraturan desa, partisipasi, masyarakat, tata kelola desa

Abstract

Artikel ini membahas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum mengenai perancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Perdes secara partisipatif, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi peserta dalam teknik perancangan Perdes, serta kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan desa. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan dapat terbentuk tata kelola desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan warga dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

References

Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 89.

ELKA, M. E. S. S., Niron, E. S., & Pantola, B. R. S. (2024). Penyusunan peraturan desa (PERDES) secara partisipatif. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 5(4), 5541-5550.

Indartuti, E., & Radjikan, R. (2021). Penyuluhan Dan Pendampingan Bidang Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493), 1(01), 1-11.

Irham, M., Lainsamputty, N., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Desa. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 3(1), 7-10.

Irwansyah, N. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa. The Juris, 9(1), 296-303.

Jitron A, Selan, Rafael R. Tupen, Cyrilius W.T. Lamantaro, “Partisipasi Masyarakat dalam proses pemebentukan peraturan desa di desa kuatae dan Desa Noemeto, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan”, Jurnal Pengabdian. Vol. 1, No. 1 November 2023.

Kurniawan, K., Marwendi, R. O., Abidin, Z., & Ruswadi, S. D. (2023). Legal Counseling Regarding The Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District. Zabags International Journal Of Engagement, 1(2), 62-66.

Mashendra, M., Gurusi, L., Satria, E., Hayun, H., Hasri, H., Kahar, A., ... & Waru, A. Z. L. (2024). Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES). Journal Of Human And Education (JAHE), 4(1), 476-480.

Radjikan, R., & Indartuti, E. (2023). Penyuluhan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493), 3(01), 32-37.

Sasongko, Wahyu. (2013). Sejarah Tata Hukum Indonesia. Bandar Lampung: PKKPU FH UNILA.

Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 5(3), 286-293.