Asistensi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
DOI:
https://doi.org/10.59837/3mbpkm43Keywords:
LHKPN, Penyelenggara Negara, Asistensi, e-LHKPN, Kepatuhan PelaporanAbstract
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen pencegahan korupsi yang menuntut kepatuhan pelaporan secara tepat waktu dan lengkap. Di Kabupaten Gorontalo masih ditemukan kendala teknis yang memengaruhi proses pelaporan, seperti masalah login akun dan pengisian aplikasi e-LHKPN. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendukung peningkatan kepatuhan wajib lapor melalui asistensi teknis pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendampingan teknis langsung yang meliputi koordinasi, asistensi login dan aktivasi akun, pendampingan pengisian e-LHKPN, serta monitoring pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa asistensi membantu mengatasi kendala teknis, memperlancar proses pelaporan, meningkatkan ketertiban dan kelengkapan pengisian LHKPN, serta mendukung kinerja Unit Pengelola LHKPN. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
References
Ansori, M. (2018). Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Wajah Hukum, 2(2), 146–154. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/856995
Dalilah, E., & Juwono, V. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(2), 311–324. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861
Dilapanga, R., Puluhulawa, F. U., Kasim, N. M., Hukum, M., Universitas, P., Gorontalo, N., Daerah, O. P., & Intern, A. P. (2023). Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( Apip ) Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Kinerja Instansi. PALAR (Pakuan Law Review), 9(2), 16–24. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7849
Fauziyah, A. Z. (2025). Peran Inspektorat terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Setjen DPD RI (The Role of the Inspectorate in Reporting the Wealth of State Officials at the Secretariat General of the DPD RI ). Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis (Rambis), 5(1), 117–126. https://doi.org/10.35912/rambis.v5i1.4675
Firmansyah, H., & Sinatria, N. (2025). Peran Ispektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. JIA : Jurnal Akuntansi Aisyah, 6(1), 1–11. https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/1925
Gabriela, Antow, D. T., & Bawole, H. Y. A. (2023). Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 11(04), 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48645
Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Suryaningsih, & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Ppupd) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, 1(3), 539–552. https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/1190
Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. (2018). Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). EKOBIS: Ekonomi, Bisnis & Manajemen, 8(2), 131–144. https://doi.org/10.37932/j.e.v8i2.43
KPK. (2020). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/258400/peraturan-kpk-no-2-tahun-2020
KPK. (2026). Sistem Informasi LHKPN - Peta Kepatuhan. https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhanpetakepatuhan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Details/67477/perbup-kab-gorontalo-no-37-tahun-2017
Pramudyo, J. H. (2025). Analisis Kepatuhan Pelaporan Lhkpn Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 13–28. https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/171
Sari, N., Kurniawan, A., & Nurhayati. (2025). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan, 2(2), 61–74. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.915
Sholihah, S. S., Qothrunnada, Q., Oktaviani, F. N., & Akbar, I. (2023). Etika Pemerintahan dalam Optimalisasi Regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 26(2), 157–172. https://doi.org/10.31845/jwk.v26i2.844
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999
Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP ( Aparat Pengawas Intern Pemerintah ) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. Jurnal Hukum Bisnis, 12(5), 1–9. https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i05.2942
Zakia, F. A., Sugiarti, & Siddiq, F. R. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus). ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 7(2), 208–218. https://doi.org/10.36587/probank.v7i2.1343
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Hartati Tuli, Sri Dewi Rahmawati Nani, Prachillia Jherline Akib, Sabrina Dwi Aprillia Boky, Nuzlan Ibrahim, Sunaialuna Lihu, Syafitri Jane Restu Hamzah, Mahrizal A. Adam (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
