Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak MilikUntuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura

James Yoseph Palenewen; Ludia Jemima I.R.  Reumy; Sobardo  Hamonangan; Hotlan  Samosir; Lily Bauw; Herry M. Polontoh; Yusak  Reba; Eddy  Pelupessy; Johan  Rongalaha; Marthinus  Solossa; Frans  Reumi; Yustus  Pondayar; Daniel  Tanati; Rendra Christian  Samosir

doi:10.59837/7kn95061

Authors

James Yoseph Palenewen Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Ludia Jemima I.R. Reumy Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Sobardo Hamonangan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Hotlan Samosir Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Lily Bauw Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Herry M. Polontoh Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Yusak Reba Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Eddy Pelupessy Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Johan Rongalaha Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Marthinus Solossa Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Frans Reumi Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Yustus Pondayar Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Daniel Tanati Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author
Rendra Christian Samosir Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.59837/7kn95061

Keywords:

sertifikat, hak milik, kepastian hukum, keseluruhan hedam

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 22 februari 2025 yang dilaksanakan di Kelurahan Hedam. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

References

Abdurrahman, (2008). Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Alumni, Bandung.

Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(11).

Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 3(3).

Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).

Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. Jurnal Pengabdian Papua, 5(3).

Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(8), 1342-1348.

Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., ... & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(11), 5140-5152.

Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.

Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(5).

Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.

Palenewen, J. Y. (2023). Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership Rights at the Land Office Jayapura City. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(5), 495-498.

Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(3).

Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 1(03), 381-387.

Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(1), 625-628.

Palenewen, J. Y. (2023). Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Penerbit Widina.

Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.

Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. Contemp. Readings L. & Soc. Just., 16, 28.

Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. Russian Law Journal, 12(1).

Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(3), 344-354.

Palenewen, J. Y. (2024). Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Palenewen, J. Y. The Role Of Land Deed Officials In The Registration Of Land Proprietary Rights To Guarantee Legal Certainty For Communities In Jayapura City.

Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(05), 812-823.

Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(5), 1295-1304.

Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. Jurnal Hukum Ius Publicum, 2(1), 45-59.

Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(02), 144-150.

Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(11), 458-463.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(11), 1607-1615.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(10), 1312-1319.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(06), 1351-1357.

Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).

Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(12), 1649-1657.

Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(12).

Republik Indonesia, Peraturan Nasional Indonesia Standar Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Pengaturan dan Pelayanan (SOP).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Ius Publicum, 3(1), 50-70.

Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(7), 1313-1320.

Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4).

Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(11), 5153-5162.

Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. JL Pol'y & Globalization, 83, 84.

Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. JL Pol'y & Globalization, 89, 14.

Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(1), 629-634.

Tanati, D. (2023). Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.

Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(3), 278-283.

Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(3), 355-363.

TANATI, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. Russian Law Journal, 12(1).

Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. Contemp. Readings L. & Soc. Just., 16, 19.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(09), 1133-1138.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 134-140.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.

Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(8), 1331-1337.

Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 42-51.

Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(7), 1306-1312.

Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 57-67.

yoseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(3), 273-277.